Djarot: Silang Pendapat Akan Hilang Setelah Keluar Keputusan

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah kabar yang menyebut ada perpecahan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI terkait wacana PDI-P memberi dukungan kepada pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Ketua Bidang Pengkaderan dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu mengakui silang pendapat di antara kader memang ada, namun dia nilai hal itu wajar.

"Itu biasa sebelum ada keputusan (dari DPP)," ujar Djarot usai menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Minggu 21 Agustus 2016.

Acara diselenggarakan di Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Agustus 2016. Djarot mengatakan, silang pendapat terjadi karena nama Ahok tidak diusulkan DPD ke DPP.

Namun, menurut Djarot yang merupakan kader senior di PDI-P, silang pendapat itu akan berhenti ketika DPP mengeluarkan keputusan resmi. Menurutnya, para kader di DPD sendiri saat ini menunggu keputusan yang juga disetujui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk dikeluarkan DPP.

"Apapun yang menjadi keputusan DPP itu selalu dituruti," ujar Djarot.

Sebelumnya, Ahok mengatakan dirinya telah meminta Djarot menjadi pihak yang mendekati DPD PDI-P DKI jika PDI-P, pada akhirnya memutuskan akan mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada.

Permintaan itu sendiri disampaikan karena nama Ahok, tidak termasuk 27 nama yang kemudian dikerucutkan menjadi enam nama kandidat oleh DPD PDI-P DKI untuk dipertimbangkan menjadi calon Gubernur DKI yang akan diusung PDI-P.

Ahok menyerahi Djarot tugas itu karena dia tidak berasal dari kalangan partai politik. "Untuk ngatas-ngatasi DPD urusan Pak Djarot dong. Kan bukan partai saya," ujar Ahok di Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jakarta Timur, Jum'at, 19 Agustus 2016.

Halaman Selanjutnya

Permintaan itu sendiri disampaikan karena nama Ahok, tidak termasuk 27 nama yang kemudian dikerucutkan menjadi enam nama kandidat oleh DPD PDI-P DKI untuk dipertimbangkan menjadi calon Gubernur DKI yang akan diusung PDI-P.