- VIVA.co.id/Radhitya Andriansyah
VIVA.co.id - Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, tidak setuju dengan rencana pengangkatan kembali mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, sebagai menteri pembantu Presiden Joko Widodo.
Meski pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden, katanya, sebaiknya pemerintah menghindari kegaduhan politik yang mungkin akan terjadi jika pengangkatan Arcandra kembali dilakukan.
"Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Presiden dan Bung AT (Arcandra Tahar), saya kira masih banyak putra putri bangsa yang lebih clear (tidak bermasalah) yang lebih enak, tidak gaduh, dan tidak kontroversi," kata Hanca di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat, 19 Agustus 2016.
Ia menambahkan, keputusan Presiden Jokowi yang merespons dengan cepat status kewarganegaraan Arcandra adalah sebuah keputusan yang sangat tepat dan layak diapresiasi.
Namun ia menyayangkan ada pihak-pihak di lingkaran Istana yang hingga kini masih menginginkan Arcandra menduduki jabatan menteri di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau diangkat lagi, ditarik lagi, itu namanya tambal sulam mengelola negara, tidak baik itu. Sudahlah, kita ambil hikmahnya, kita cari yang lain. Saya yakin masih banyak yang lainnya," ujarnya.
Cukup santer tersiar kabar bahwa Kemenkumham tengah berupaya mengurus status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Arcandra Tahar. Pengurusan itu ditengarai untuk memberikan ruang agar Arcandra kembali menjadi Menteri ESDM yang kini dijabat sementara oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut pun yang kini ditunjuk Presiden untuk menggantikan sementara posisi Arcandra, telah mengisyaratkan Arcandra berpindah kewarganegaraan. Pemerintah akan membuka kembali kesempatan bagi Arcandra untuk menjadi Menteri ESDM.
