VIVA.co.id – Salah satu cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang paling fundamental, yaitu penciptaan kesejahteraan umum yang seluas-luasnya.Sang Proklamator, Bung Karno pun menegaskan bahwa ‘Kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas, sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan besar dalam memajukan Republik Indonesia’.
Guna mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah anggaran negara yang berpihak pada prioritas-prioritas pembangunan, yang disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Padahal, Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Ade Komarudin pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016–2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Rapat ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil-wakil Ketua DPR RI, Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Presiden dan Wakil Presiden RI ke-4 dan ke-5, hingga Ketua DPR periode 2004 hingga 2016.
Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan,di berbagai belahan dunia, ekonomi sedang melambat. Negara-negara maju yang selama ini menjadi dinamo perekonomian dunia belum berhasil keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Semua ini menurunkan aktivitas perekonomian internasional dan menciptakan tantangan yang tidak mudah.
“DPR memahami semua itu dan mengajak seluruh rakyat untuk bekerja semakin giat agar situasi dunia yang sulit tidak berimbas negatif kepada perekonomian kita. Bahkan kita harus yakin, bahwa kesulitan selalu menciptakan kesempatan bagi mereka yang aktif dan kreatif,” kata Akom.
Untuk itu, pihaknya berharap bahwa anggaran yang diajukan oleh Presiden RI, adalah cermin dan kristalisasi dari tekad bersama untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada, sambil terus berusaha memajukan berbagai hal yang bersifat strategis.
“Anggaran negara bukanlah sekadar rangkaian angka-angka dan statistik, melainkan cerminan sikap kita, prioritas kita, bahkan filosofi kita dalam membangun Indonesia. Kita menambah dan meningkatkan anggaran pendidikan bukanlah sekedar untuk memperbanyak sekolah, tetapi untuk membuka lebih banyak kemungkinan, agar anak-anak Indonesia menjadi cerdas, semakin berpengetahuan luas, serta semakin siap menghadapi kehidupan ini,” kata politisi F-PG itu.
Demikian pula peningkatan dana pembangunan infrastruktur, Akom ingin memastikan bukan hanya sekedar untuk membangun jalan dan jembatan, tetapi untuk menciptakan lebih banyak kemungkinan agar Indonesia semakin menyatu, sehingga interaksi masyarakat lebih dinamis, dan dengan semua itu roda perekonomian kita mampu berputar lebih cepat lagi.
“Dewan yakin bahwa dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, dengan kepemimpinan yang ikhlas dan kreatif, semua itu mampu kita lakukan dengan lebih baik lagi di masa mendatang,” yakin politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Akom menambahkan, bentuk lain dari realisasi tujuan bernegara dalam hal memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memperbesar porsi layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pengelolaan laju pertumbuhan penduduk.
“Dalam konteks ini, dewan memandang berbagai program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara umum telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala,” kata Akom.
Pada tahun ini, kata Akom, pemerintah bersama-sama dengan DPR RI telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara.
“Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Untuk itu, peran BKKBN perlu direvitalisasi agar laju pertumbuhan penduduk tetap terjaga,”ujar Akom.
Akom memastikan, Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016–2017, akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 16 Agustus 2016, dan berakhir pada Jumat, 28 Oktober 2016 mendatang. (www.dpr.go.id)
