- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2016 menuai beragam tanggapan. Selain diapresiasi, substansi pidato Presiden juga direspons dengan kritik.
Pengamat politik, Karim Suryadi menilai, pidato Jokowi tahun ini tidak setegas tahun lalu terutama perihal revolusi mental.
"Namun tidak disinggung apa yang telah dilakukan dan terus dilanjutkan untuk revolusi mental," kata Karim kepada tvOne, Selasa 16 Agustus 2016.
Dia mengatakan, meskipun Presiden sudah mendengungkan soal revolusi mental tersebut pada tahun lalu maka hal tersebut seharusnya ditekankan kembali pada tahun ini. Apalagi revolusi mental ibarat gerakan nasional dan pemerintah harus menunjukkan progres implikasi jargon yang sejak awal disebutkan oleh Presiden tersebut.
"Pidato lebih banyak membahas infrastruktur ada 3 menit dan 40-an detik," kata Pengamat dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tersebut.
Selain tak menyinggung soal revolusi mental, substansi pidato Presiden juga dinilai miskin poin penegakan hukum dan stabilitas politik.
"Secara garis besar ada hal penting yang absen selain masalah korupsi juga grand design gerakan revoluasi mental. Pendidikan memang disebutkan namun sangat terbatas," kata dia lagi.
Pengamat tersebut menyimpulkan bahwa pidato Presiden Jokowi tahun lalu pada momen yang sama lebih komprehensif dan bersemangat.
