- ANTARA/Muhammad Iqbal
VIVA.co.id – Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2016 menyinggung berbagai bidang yang menjadi visi dan misi Presiden. Namun pidato tersebut disayangkan tidak memuat substansi pentingnya pemberantasan korupsi.
"Padahal masih banyak sekali kasus-kasus korupsi di negara kita," kata Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid dalam perbincangan dengan tvOne pada Selasa, 15 Agustus 2016.
Menurutnya, pemberantasan korupsi masih menjadi perhatian masyarakat. Publik juga terus menyoroti sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas tersebut.
"Selama ini yang disorot publik terhadap pemerintah adalah keberpihakan kepada KPK yang agak mengambang," kata putri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid tersebut.
Yenny menjelaskan, poin soal antikorupsi merupakan hal seharusnya perlu disinggung oleh Presiden. Apalagi masyarakat Indonesia masih dikenal sebagai masyarakat yang masih memandang hormat dan mendengrkan pemimpinnya.
"Namun perlu ada retorika bahwa di negara kita korupsi adalah hal yang tak boleh ditolerir," kata dia lagi.
Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain menyinggung soal ekonomi, infrastrukur, terobosan deregulasi, reformasi hukum khususnya di Kejaksaan dan Kepolisian, isu terorisme dan posisi Indonesia dalam politik internasional.
Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman
Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.
