VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena masalah dwi kewarganegaraan, sudah tepat.
"Itu secara hukum dan politik tepat, karena ini pilihan terbaik yang diambil Presiden," kata Arsul di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, tindakan Presiden menjadi koreksi terhadap keputusan sebelumnya, mengangkat dan mempercayakan jabatan menteri pada Arcandra. "Dari sisi hukum, Presiden lakukan korektif action. Memang mau tidak mau harus dilakukan. Ini hal berat, tapi itu hal terbaik," ungkapnya.
Selain itu, menurut Arsul, keputusan Jokowi secara politis meredakan kegaduhan yang ada akibat masalah ini. Dia yakin, bila dibiarkan justru akan mengganggu pemerintahan. "Karena secara politis mengakhiri dan tidak membuat isu hukum menjadi isu politik," jelasnya.
Untuk diketahui, masalah ini terungkap setelah beredar informasi berantai dalam aplikasi pesan instan, mengenai Arcandra yang telah mengaku setia pada Amerika Serikat. Arcandra pun mengakui telah mengembalikan semua persoalan mengenai kewarganegaraannya pada Amerika Serikat.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly juga mengungkapkan bahwa Arcandra masih menjadi warga negara Indonesia, meski pernah memiliki paspor Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan pencabutan status WNI Arcandra belum diumumkan.
Namun, tadi malam, Selasa, 15 Agustus 2016, Presiden memutuskan memberhentikannya dari jabatan menteri.
Sebelum Jadi WNI, Arcandra Tahar Manusia dari Antah Berantah
Arcandra resmi dikukuhkan jadi WNI 1 September 2016
