- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan Archandra Tahar dari posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah tepat.
"Yang harus dicatat adalah pengangkatan dan pemberhentian kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Bagaimana mungkin bisa mengangkat menteri yang tersandung kewarganegaraan," kata Ahmad Muzani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Ia mengatakan, seharusnya Presiden dan orang di lingkarannya bisa bertindak cermat dalam hal ini. Diangkatnya Arcandra, seorang yang ternyata memiliki paspor Amerika Serikat dinilai sebagai kecerobohan dan kecolongan dalam memilih pembantu Presiden.
"Sebab bisa mencoreng muka dan wibawa Presiden bisa jatuh karena hal ini. Harusnya hal ini bisa diselesaikan di tingkat sekretariat negara dan tataran pembantu Presiden seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, " katanya.
Archandra setelah diberhentikan pada Senin malam, 15 Agustus 2016 tercatat menjadi menteri yang masa jabatannya tersingkat sepanjang sejarah Indonesia. Dia duduk di kursi kabinet hanya dalam 20 hari.
"Presiden sudah mengambil keputusan yang baik. Kami hormati itu," kata Ahmad Muzani.
Sebelum Jadi WNI, Arcandra Tahar Manusia dari Antah Berantah
Arcandra resmi dikukuhkan jadi WNI 1 September 2016
