Politikus PPP: Nusron Wahid Memprihatinkan

Nusron Wahid (Golkar)
Sumber :
  • Antara/ Rosa Panggabean

VIVA.co.id - Posisi Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendapat kritikan. Alasannya, Nusron juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang membutuhkan fokus penuh.

PKS Komitmen Bangun Indonesia bersama NasDem dan PKB hingga Sakaratul Maut

"Terkait posisi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang belakangan lebih terlihat aktif sebagai politisi dan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  daripada posisinya sebagai Kepala BNP2TKI, sungguh memprihatinkan," kata anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, di Senayan, Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.

Okky mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Menurut Okky, seorang pembantu Presiden semestinya tidak rangkap jabatan politik.

Alasan PDIP Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih

"Komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini," ujar Okky.

Karena itu, dalam hal ini, Okky meminta Presiden Jokowi bersikap tegas. Menurut dia ada banyak permasalahan TKI yang perlu mendapat keseriusan penuh dari seorang Kepala BNP2TKI.

Golkar Terbuka Jika Jokowi-Gibran Mau Gabung: Amin, Kami Anggap Doa

"Kasus TKI yang terlibat jaringan narkoba di Hong Kong, semestinya menjadi perhatian serius Nusron Wahid, bukan justru serius urus politik praktis dan Pilkada DKI Jakarta," kata Okky.

Nusron sendiri ketika dikonfirmasi VIVA.co.id mengenai persoalan tersebut, baik melalui sambungan telepon dan pesan elektronik, belum memberikan respons.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai seharusnya Nusron Wahid tak patut menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Sekalipun hal tersebut dijabat Nusron dalam posisinya sebagai politikus Partai Golkar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya