- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai seharusnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid tak patut menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Sekalipun hal tersebut dijabat Nusron dalam posisinya sebagai politikus Partai Golkar.
"Tak semua jabatan yang dipegang boleh dirangkap. Tapi terlepas secara hukum bisa merangkap atau tidak, rangkap jabatan bisa sebabkan kerja terganggu dan tak fokus," kata Khairul saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 11 Agustus 2016.
Menurutnya, sudah bisa dipastikan bahwa rangkap jabatan, apalagi untuk posisi sebagai tim pemenangan, akan sangat menuntut perhatian dan waktu. Padahal, sebagai pejabat negara, Nusron dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah soal tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Sementara ada tugas BNP2TKI yang berhubungan dengan TKI yang tak bisa ditunda, sehingga menuntut fokus dari kepalanya. Tugas tersebut tak mungkin tugas sampingan dengan agenda politik seperti pemilu atau pilkada," kata Khairul.
Menurut Khairul, persoalan ini terkait profesionalitas untuk menyelenggarakan tugas jabatan. Nusron diimbau agar memilih hal antara karier politik atau posisinya sebagai Kepala BNP2TKI.
"Kalau fokus pada jabatan BNP2TKI, maka tak usah ambil posisi sebagai tim pemenangan," kata Khairul.
Partai Golkar sebagai salah satu partai pendukung Ahok sudah mulai membentuk tim pemenangan di Pilkada 2017 mendatang. Nusron adalah salah satu yang didapuk dalam jabatan strategis pemenangan yakni menjadi Ketua Tim Pemenangan dari Golkar.
Sebelumnya, politikus Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa Ahok sendiri yang meminta Nusron menjadi ketua tim pemenangannya. (ase)
