Pemotongan Anggaran Bukti Penguasa Tidak Punya Kompetensi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Sumber :

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah bukti bahwa penguasa republik ini tidak punya kompetensi.

Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?

“Berarti pemerintah tidak punya kompetensi,” kata Fadli Zon di DPR RI, Kamis 11 Agustus 2016.

Tidak hanya itu, Fadli Zon mengatakan bahwa pemotongan tersebut merupakan bukti bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat.

Jokowi Marah, Fadli Tanya yang Salah Menteri atau Presiden?

“Itu koreksi terhadap Presiden sendiri. Ini cukup substansial, tapi ini baru disahkan, dalam kurun waktu satu minggu mau ada pemotongan. Tidak bisa seenaknya diberlakukan. Harus diajukan ke DPR, mungkin APBNP jilid 2,” ujarnya.

Pemotongan anggaran itu pula, sambung Fadli Zon, merupakan bukti bahwa republik ini berada dalam kondisi tidak sehat secara keuangan.

Jokowi Marah ke Menterinya, Fadli Zon: Bohongan Apa Serius?

“Ibaratnya negara kita tekor dari keinginan melakukan pembangunan. Kalau tax amnesty tidak tercapai, maka ketekoran kita akan bertambah,” kata Fadli.

Menurutnya ini menandakan lemahnya perencanaan pemerintah, artinya nafsu besar tetapi tenaga kurang. Akhirnya bergantung kepada hutang, ujarnya.

Saat ini juga, kata Fadli, pemerintah harus segera menganalisa ulang apa yang telah dilakukan selama ini.

“Harusnya evaluasi apa sedang dilakukan. Infrastruktur bagus kalau ada uangnya. Kereta cepat bagus tapi untuk siapa? Saya langsung bertanya kepada masyarakat saat reses, apakah kehidupan sekarang makin mudah atau susah? Jawabnya susah. Apakah sekarang mendapat pekerjaan mudah atau susah? 100 persen jawabnya mencari pekerjaan makin susah. Saya yakin daerah lain juga jawabannya sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani bukanlah solusi yang menyeluruh terhadap persoalan republik ini.

“Yang disampaikan Ibu Sri Mulyani masih terlalu mendasar. Sumber pendapatan kita kan masih tradisional. Harus ada perubahan mendasar dalam ekonomi nasional. Perlu strategi membuat anggaran yang lebih komprehensif,” kata Irman.   (Webtorial)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya