- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, proses kelembagaan partai untuk menyiapkan calon pemimpin, termasuk calon kepala daerah betul-betul harus dipersiapkan dengan baik.
Menurutnya, menjadi calon kepala daerah bukan sekadar elektabilitas semata karena bila hanya mendasarkan itu berpotensi memunculkan kesombongan individual kandidat jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat, rendah hati, dan menyatukan.
"Atas dasar itulah kekuasaan ditujukan untuk kepentingan kolektif rakyat, bukan kepentingan kapital yang sering kali campur tangan dalam setiap pilkada," kata Hasto, Selasa 9 Agustus 2016.
Berdasarkan keterangan tertulis DPP PDIP, Hasto mengungkapkan pernyataan itu usai memberikan pengarahan di rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga hadir membuka acara tersebut.
Menurut Hasto, kekuasaan politik bagi PDI Perjuangan dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan politik untuk membumikan wajah kekuasaan yang merakyat, berpihak pada wong cilik, dan membangun masa depan Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
"Watak kekuasaan yang pragmatis dan menjadikan kekuasaan sebagai jalan pintas untuk kaya sangatlah bertentangan dengan hakekat kekuasaan partai. Untuk itulah PDI Perjuangan terus memperbaiki diri dan menerima kritik sebagai proses koreksi untuk terus memperbaiki diri. Sebab ditangan partailah proses kaderisasi kepemimpinan secara sistemik terus dijalankan," ujarnya.
Guna memenuhi tanggung jawab kolektif kerakyatan tersebut maka PDI Perjuangan secara kelembagaan menyiapkan calon pilkada melalui tahapan assesment kepemimpinan oleh ahli psikologi, fit and proper, dan sekolah para calon kepala daerah.
Menurut Hasto, para kepala daerah yang berhasil memiliki tanggung jawab untuk membagi keberhasilannya tersebut dengan para kepala daerah yang lain. Kerjasama antar kepala daerah itu bersifat wajib sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan nasional semesta berencana (PNSB).
"Kerjasama tersebut difokuskan untuk membuktikan bahwa ekonomi berdikari bisa dimulai dari sektor pertanian, peternakan, keuangan, dan berbagai kerjasama strategis untuk menggerakan ekonomi kerakyatan," jelas Hasto.
