Sumber :
VIVA.co.id
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates sedang menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk Komisi IX DPR RI, karena pelayanan untuk pasien dinilai kurang baik. Namun perlahan pemerintah daerah dan RSUD Wates mulai membenahi permasalahan itu.
Seperti yang disampaikan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, di Gedung Auditorium RSUD Wates, Kamis 4 Agustus 2016, RSUD Wates saat ini sedang mengembangkan dan melaksanakan layanan prima bagi masyarakat, diantaranya Jamkesda tanpa kartu, RSUD tanpa kelas, membangun RSUD baru, mengembangkan RSUD lama (Wates) menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Hasto berharap proposal pengadaan peralat dan fasilitas rumah sakit dapat diperjuangkan oleh Komisi IX DPR.
Sebagai contoh, penderita katarak di Kulon Progo, setiap tahun minimal 800 orang padahal setiap tahun hanya mampu melayani 200-300 penderita katarak sehingga terjadi penumpukan penderita katarak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Seperti yang disampaikan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, di Gedung Auditorium RSUD Wates, Kamis 4 Agustus 2016, RSUD Wates saat ini sedang mengembangkan dan melaksanakan layanan prima bagi masyarakat, diantaranya Jamkesda tanpa kartu, RSUD tanpa kelas, membangun RSUD baru, mengembangkan RSUD lama (Wates) menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Hasto berharap proposal pengadaan peralat dan fasilitas rumah sakit dapat diperjuangkan oleh Komisi IX DPR.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Sebagai contoh, penderita katarak di Kulon Progo, setiap tahun minimal 800 orang padahal setiap tahun hanya mampu melayani 200-300 penderita katarak sehingga terjadi penumpukan penderita katarak.
Dampak negatifnya, kata Hasto, akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. "Oleh karena itu, Rumah Sakit yang tidak unggul teknologi tetapi bisa melayani banyak orang, itu menjadi penting," ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, banyak Bupati yang mengeluh tentang kebijakan Jamkesda. "Sebenarnya Bupati dan Gubernur mau mengcover Jamkesda tetapi regulasinya banyak hambatan, maka alangkah ruginya BPJS. Padahal Bupati dan Gubernur mau nomboki, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Hasto.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan di Kulon Progo masih tinggi dan sulit menurunkannya. Demikian juga, tingkat pengangguran di Kulon Progo masih tinggi, tetapi untuk Angka Harapan Hidup tertinggi se DIY, mencapai usia 75 tahun lebih.
Anggota Komisi IX DPR RI Alex Indra Lukman dari (F-PDIP) berjaji akan memperjuangkan proposal yang diberikan oleh Bupati Kulon Progo. Alex meminta kalau kunjungan kerja ke daerah harusnya yang mendampingi dari kementerian yang bisa mengambil keputusan.
"Misal kita berkunjung lihat kondisi rumah sakitnya dan daerahnya ini bisa langsung diputuskan bahwa ini layak proposalnya kita setujui saat itu juga, sehingga kunjungan kerja ini akan ada artinya. Jangan sampai setiap kunjungan kerja diterima oleh Sekda sehingga tidak bisa mengambil keputusan langsung. Namun hari ini kita diterima oleh Bupati langsung untuk itu kita meminta garansi kepada mitra yang ikut agar proposal yang diajukan Pak Bupati masuk dalam program Kementerian Kesehatan," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bahcri dari (FPG) mengapresiasi apa yang disampaikan Bupati Kulon Progo dengan berbagai inovasi dibidang kesehatan, sehingga bisa menjadi bahan rapat kerja DPR RI di Komisi IX di Jakarta nantinya.
Lebih jauh, Syamsul Bahcri mengatakan, akhir -akhir ini terkuras perhatiannya, karena adanya vaksin palsu, dan sampai sekarang persoalan tersebut belum selesai dan masih dibahas oleh Komisi IX DPR RI.
Tidak hanya Vaksin palsu, menurut Syamsul, saat ini juga sedang merebaknya obat palsu yang beredar di masyarakat, dan maraknya tenaga asing masuk ke Indonesia yang disinyalir sangat mempengaruhi tenaga kerja Indonesia yang sebenarnya masih banyak menganggur.
"Oleh Karena itu, kami beri perhatian dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dengan membentuk Panja Tenaga Kerja Asing, untuk memantau dan melihat serta ikut memberi masukan kepada pemerintah bagaimana masalah tenaga kerja asing ini bisa diatasi dengan baik," kata Syamsul.
Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI dari Partai Golkar ini, menambahkan, pihaknya merasa terganggu dengan adanya Kartu BPJS Palsu, yang ditemukan di Bandung, dan minta agar persoalan ini segera diselasaikan oleh BPJS, karena dikhawatirkan terjadi di daerah lain.
Komisi IX merasa senang karena kasus Vaksin Palsu tidak ditemukan di DIY, tetapi salah satu Rumah Sakit di Yogyakarta merupakan sumber botol bekas vaksin palsu, dan diakui ada oknum di Rumah Sakit tersebut yang terlibat.
"Masalah-masalah yang berkembang di tingkat nasional tersebut semoga tidak terjadi di Kulon Progo," harap Syamsul. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bupati Kulon Progo, Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, mengatakan, pembangunan dalam bidang pelayanan kesehatan di Kulon Progo sudah relatif maju, dan ini perlu dicontoh oleh daerah lain di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Hasto, apalagi banyak inovasi-inovasi bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang berhasil dijalankan, termasuk kagum dengan produk air minum kemasan "Airku"
Politisi PPP ini mempertanyakan tentang Perda KTR nomor 5 Tahun 2014, bagaimana sistem pemberlakuan Perda tersebut agar bisa ditiru daerah lain, karena dari 514 Kabupaten baru 220 Kabupaten yang memiliki Perda tentang (Kawasa Tanpa Rokok) KTR. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dampak negatifnya, kata Hasto, akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. "Oleh karena itu, Rumah Sakit yang tidak unggul teknologi tetapi bisa melayani banyak orang, itu menjadi penting," ujarnya.
