Komisi VI Tak Ingin Menteri BUMN Ikut Rapat dengan DPR

Rapat Paripurna DPR
Sumber :
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menegaskan, Fraksi PDIP tak menginginkan Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat-rapat dengan DPR, khususnya Komisi VI.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Alasannya, lanjut dia, Fraksi PDIP belum memahami cetak biru yang ditawarkan Menteri BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


"Konsepnya sulit dipahami sama PDIP," kata Darmadi di Senayan, Rabu 3 Agustus 2016.


Jika DPR ingin menghadirkan Rini Soemarno, kata dia, pimpinan dewan terlebih dahulu harus mencabut surat larangannya.


"Kalau hadir berarti Pimpinan DPR harus mencabut surat larangan di Paripurna," ucapnya.


Ia mengakui bahwa memang ada keinginan sejumlah anggota Komisi VI yang berharap agar Rini bisa kembali ikut rapat kerja dengan DPR. "Sebagian besar setuju. Kecuali PDIP," ujarnya.


Saat ditanya apa alasan lain Fraksi PDIP tidak menghendaki kehadiran Meneg BUMN Rini Soemarno, Darmadi mengatakan bahwa Fraksi PDIP berpegang pada keputusan Pansus Pelindo II.


"Kan sudah ada hasil keputusan Pelindo II, dan larangan tersebut ada kaitannya dengan Pansus Pelindo II. Jadi ini hasil keputusan politik," katanya.


Darmadi membantah jika Fraksi PDIP menentang Presiden Joko Widodo dengan menolak kehadiran Menteri Rini di DPR. "Tidak. Kita pelajari dulu konsepnya," ujarnya.


Diketahui, Pansus Angket Pelindo II DPR RI merekomendasikan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan melarang untuk mengikuti rapat di DPR.


Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP ketika membacakan laporan tahap pertama Pansus Angket Pelindo II pada rapat Paripurna DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Webtorial)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya