Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id
-
Permintaan pemerintah Turki untuk menutup sembilan lembaga pendidikan di Indonesia karena
dikaitkan dengan organisasi teroris Fettulah (FETO) dinilai berlebihan. Turki dianggap sudah mencampuri urusan negara Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Muzani mengatakan bahwa kudeta gagal dan tindak lanjut atas kudeta itu adalah urusan Turki. Indonesia menurutnya tak perlu dibawa-bawa dan diminta melakukan sesuatu yang menjadi reaksi atas kudeta terhadap Presiden Turki, Erdogan.
"Tapi kalau sudah sampai mengurusi lembaga lain yang mungkin ada kaitannya dengan Gulen adalah tindakan yang berlebihan dan mencampuri urusan negara lain," kata Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra di Yogyakarta, Minggu 31 Juli 2016.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah Indonesia dengan tidak menutup lembaga pendidikan yang dituding mengajarkan terorisme itu, sudah tepat. Turki perlu menghormati kedaulatan negara lain.
"Saya jelas mendukung langkah itu. Apalagi yang ingin ditutup adalah lembaga pendidikan," ungkapnya.
Lebih jauh jika masalah ini masih diperpanjang pemerintah Turki, maka Komisi I kata dia tidak akan segan-segan meminta penjelasan resmi dari Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia.
"Kalau untuk kedaulatan NKRI maka kami sangat dukung," kata dia lagi.
Muzani mengatakan, permasalahan akan berbeda jika pemerintah Turki akan menangkap seseorang yang terlibat dalam aksi kudeta lalu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Namun hal tersebut juga harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun persoalan menutup lembaga pendidikan kata dia, tidak bisa serta-merta dilakukan hanya karena tudingan sepihak.
"Terlalu berlebihan jika meminta lembaga pendidikan untuk ditutup. Tapi kalau negara lain ikut menutup itu urusan negara lainnya," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
