- Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq
VIVA.co.id - Direktur Program Imparsial, Al-Araf, turut merespons penunjukkan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Secara etika kenegaraan dan politik langkah itu tidak tepat.
"Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," kata Araf di Auditorium Nurcholish Majid, Universitas Paramadina, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juli 2016.
Araf menilai Wiranto masih tersandung berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan.
"Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan HAM dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu. Salah satunya dalam konteks kehormatan HAM penting untuk memastikan para menteri memiliki kepedulian terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus HAM masa lalu," tambahnya menjelaskan.
Araf menuturkan bahwa secara status, Wiranto juga masih dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang belum final. Oleh karena itu, pertimbangan Presiden Jokowi dalam merombak kabinet dinilai belum tepat seutuhnya.
"Masa keluarga korban yang demonstrasi di depan Istana setiap hari Kamis itu didiamkan, harusnya menjadi suara yang didengar Presiden dalam reshuffle kabinet," tuturnya.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
