- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengaku tidak mengetahui soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Itu urusan Pak Presiden," kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu 27 Juli 2016.
Diketahui, pukul 11.30 WIB, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan sejumlah menteri baru.
Nasir mengatakan, sebagai menristekdikti, ia merasa sudah melaksanakan arahan yang diberikan Presiden. "Saya ditugaskan untuk kerja, kerja, dan kerja," tutur Nasir.
Kemudian, Nasir memaparkan terobosan yang sudah ia capai. Seperti dalam hal Revolusi Mental, dia bersama jajarannya memberantas kasus ijazah palsu. Selanjutnya, terkait riset, keinginan Nasir yaitu riset harus dihilirisasi dan dalam pendidikan untuk vokasi.
"Bagaimana vokasi menghasilkan tenaga kerja terampil," kata dia.
Nasir menuturkan, Kemenristekdikti juga bekerja sama dengan negara lain untuk vokasi. Beberapa yang dijalin kerja sama yaitu dengan Taiwan, Jerman, dan Swiss.
Terakhir, kerja sama riset dengan luar negeri yang sudah terealisasi dengan Finlandia dan Swedia. Selanjutnya, Kemenristekdikti berencana menggandeng Inggris, Jerman, dan Australia.
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
