VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai imbauan pada menteri agar tetap berada di Jakarta pekan ini, sudah seringkali dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Menurut Arsul, imbauan itu bukan yang pertama kali, dan para menteri sudah biasa diminta hal itu.
"Hanya ini menjadi menarik karena memang dikaitkan dengan isu reshuffle," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Mengenai reshuffle, Arsul menekankan masalah itu menjadi persoalan Presiden Jokowi. Dia yakin jika saatnya tiba, Presiden akan mengumumkan kepastian reshuffle Kabinet Kerja. Sebelum diumumkan, tentunya akan ada komunikasi dengan pimpinan partai.
"Kalau saatnya sudah dipastikan oleh Presiden, beliau dalam hitungan jam akan komunikasikan pada pimpinan partai, terutama terkait perubahan posisi menteri-menteri yang ditempati," kata Arsul.
Saat ditanya dukungan sejumlah partai, termasuk PPP, akan membuka peluang kader mereka masuk dalam kabinet, Arsul mengatakan, pilihan itu menjadi hak prerogatif Jokowi.
"Ketika pimpinan Golkar dan PAN bertemu Presiden, yang tahu hanya beliau-beliau yang ketemu, tidak di-share pada partai lain," tutur Arsul.
Sebelumnya, beberapa hari menjelang rapat kabinet paripurna, ada edaran meminta para menteri tidak melakukan dinas luar kota pada 26-29 Juli 2016.
Rapat kabinet paripurna sudah biasa dan rutin digelar setiap bulan. Biasanya agenda itu dilakukan awal bulan, sehingga tanpa diumumkan melalui edaran, menteri mestinya sudah tahu dan tidak ke luar Jakarta.
Mengenai hal ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, imbauan itu dikeluarkan agar seluruh menteri hadir lengkap. Berbagai isu, kata Pratikno, akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
