- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Instruksi Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak keluar Jakarta sempat mengencangkan kembali isu reshuffle kabinet. Instruksi ini diberikan dengan alasan akan ada sidang kabinet paripurna dalam waktu dekat ini.
"Ya, kami mendapatkan informasi ini di grup WA kabinet kerja, yaitu untuk tidak meninggalkan Jakarta dari Senin sampai Jumat, karena sangat mungkin pada minggu ini akan dilakukan sidang kabinet paripurna (SKP). Ya, kami ikuti," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Juli 2016.
Mengenai tema pembahasan SKP, Khofifah mengatakan tidak ada tema spesifik yang disampaikan dalam instruksi itu. Yang jelas, kata dia, instruksi seperti ini sudah biasa dan pernah dilakukan.
"Sebetulnya dulu pernah kami dapatkan instruksi agar masing-masing menteri tidak keluar daerah atau keluar negeri ketika akan sangat mungkin ada keputusan strategis," ujar dia.
"Ada juga menteri yang sudah tiba di luar negeri, di kota tujuan, tapi harus balik kembali, karena akan ada keputusan-keputusan penting yang harus diketahui.”
Khofifah menjelaskan, keputusan strategis itu seperti misalnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana-rencana strategis lainnya. Hal itu menurutnya wajib diketahui para menteri secara langsung dan cepat.
"Itu kan sesuatu yang harus diketahui secara real time, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa. Apakah terkait ekonomi, apakah terkait polhukam, sosial budaya atau apa, maka ada kewajiban seluruh menteri hadir di SKP. Sudah beberapa kali terjadi," kata dia.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
