- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Dengan alasan rapat kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk tidak keluar Jakarta. Hal ini sempat mengencangkan kembali isu reshuffle kabinet.
Mengenai hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambisse tidak ingin terlalu memusingkan anggapan itu. Ia mengaku hanya ingin fokus bekerja.
"Saya tidak terlalu gimana ya, tidak terpengaruh dengan isu ini. Yang penting saya menjalankan tugas seperti biasa yang diminta Pak Presiden seperti sekarang," kata Yohana ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Menteri Yohana sempat dipanggil ke istana pada Jumat, 22 Juli lalu, bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Yohana menilai tidak ada masalah dari situ.
"Presiden hanya melihat perkembangan saya perlu ditambah, keterlibatan masyarakat, LSM. Itu saja. Tidak masalah," ujar Yohana.
Yohana menyatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Karena itu, Jokowi disebutnya berhak menentukan nasib para pembantunya tersebut.
"Presiden yang memilih, Presiden berhak memberhentikan," kata dia.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
