- Antara/ Reno Esnir
VIVA.co.id – Presiden RI Joko Widodo hari ini melarang para menteri Kabinet Kerja untuk keluar kota dari tanggal 26 hingga 29 Juli 2016. Instruksi ini kembali memanaskan isu reshuffle jilid dua, yang telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir.
Menanggapi hal itu, Partai Hanura sebagai salah satu partai pendukung pemerintah tampak mendukung jika memang akan ada reshuffle. Bahkan, Hanura mengaku siap jika dua menterinya dalam kabinet bakal menjadi korban reshuffle.
"Itu hak beliau. Tapi kalau presiden menyatakan kurang prestasinya dan diganti dengan yang lain, itu hak prerogratif presiden," kata Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon, di Gedung DPR, Senin 25 Juli 2016.
Namun Nurdin mengungkapkan hingga kini Hanura belum pernah diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait isu reshuffle. Pihaknya kini mengaku hanya menunggu saja. "Reshuffle ada atau tidak, tentunya keputusan Presiden," katan Nurdin.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, sangat mengharapkan Presiden Jokowi segera memberikan kepastian soal pelaksanaan reshuffle kabinet.
"Saya harap ini tidak jadi wacana terus dan tidak jadi kegaduhan. Jokowi harus memberikan kepastian. Kalau mau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak," kata anggota Komisi III tersebut.
Partai Hanura saat ini menempatkan dua kadernya di kabinet, Mereka adalahi Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.
(ren)
