- Yasin Fadilah - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Isu reshuffle kembali mengemuka setelah ada surat edaran yang melarang para menteri Kabinet Kerja keluar kota pada 26-29 Juli 2016. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, jika reshuffle itu jadi, maka itu hak Presiden.
"Itu kan hak presiden untuk mengambil keputusan reshuffle terhadap pembantunya, menterinya. Kita harap Presiden dan mengambil keputusan sesuai kepentingan, programnya, carilah orang-orang terbaik," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juli 2016.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, orang-orang kompeten yang mengisi kabinet akan bisa memberi harapan. Sebaliknya jika salah, maka hanya akan menimbulkan persoalan. "Jangan sampai reshuffle memberi masalah baru," ujar Fadli.
Fadli sendiri menilai masalah yang terjadi di kabinet saat ini ada pada sektor ekonomi. Walaupun ia menyerahkan sepenuhnya pada Presiden, namun menurutnya masalah itu juga baiknya dipikirkan oleh Jokowi.
"Saya kira yang jadi masalah faktor-faktor terkait masalah hukum ekonomi, itu yg jadi pokok-pokok masalah yang dirasakan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat di bidang-bidang itu. Kalau yang bagus tentu presiden perlu memikirkan. Tapi semua itu terserah Presiden lah," kata Fadli.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
