Kartu BPJS Palsu Beredar, DPR Meradang

Seorang warga menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan.
Sumber :
  • Antara/ Lucky R

VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan, ada kartu BPJS Kesehatan palsu yang beredar, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat. BPJS diminta segera bertindak cepat untuk mengecek dan memastikan di lapangan atas munculnya kartu BPJS palsu tersebut.

Tunggakan BPJS di Bantul Capai 20 Miliar

"Bisa saja, kartu palsu BPJS tersebut tidak hanya muncul di Bandung, tapi di daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, BPJS harus bergerak cepat untuk mengecek di lapangan. Yang pasti kartu BPJS palsu tersebut sangat merugikan masyarakat," kata Okky di Senayan, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.

Okky menilai, munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat kata dia, belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS.

DPR Minta Peraturan Direksi BPJS No 16 Tahun 2016 Direvisi

"Kondisi ini harus menjadi catatan serius oleh manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Kartu BPJS palsu jangan dianggap masalah sepele, harus menjadi bahan koreksi manajemen BPJS," ujarnya menambahkan. 

Menurut dia, peristiwa ini juga menunjukkan kinerja Badan Pengawas BPJS tidak maksimal. Komitmen Dewas BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, seharusnya tidak dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu.

Mau Beli Obat Aman, di Sini Tempatnya

"Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," kata Okky.

Okky mengusulkan, anggaran negara untuk BPJS sebaiknya dipisah dari Kementerian Kesehatan. Pemisahan itu dimaksudkan agar pengelolaan BPJS seperti dalam hal sosialisasi dapat lebih maksimal.

"Harapannya, pemisahan anggaran BPJS dari Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dalam APBN 2017 mendatang.”

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya