TUTUP
TUTUP
POLITIK

Soal IPT 1965, Luhut Segera Panggil Nursyahbani dan Todung

Seharusnya keduanya bisa berikan masukan ke dalam negeri.
Soal IPT 1965, Luhut Segera Panggil Nursyahbani dan Todung
Menkopolhukam Luhut Pandjaitan. (VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.)

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan akan memanggil Nursyahbani Katjasungkana dan Todung Mulya Lubis. Pemanggilan kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat.

Keduanya diketahui terlibat dalam sidang International People's Tribunal (IPT) atas Tragedi 1965 yang digelar pada 10-13 November 2015 di Den Haag, Belanda, tahun lalu. Aktivis hak asasi manusia (HAM), Nursyahbani Katjasungkana menjadi koordinator IPT 1965, sedangkan pengacara Todung Mulya Lubis menjadi tim jaksa penuntut dalam sidang IPT 1965 itu.

"Ya, terbuka kemungkinan itu. Kami mau tanya. Kami kan melakukan proses juga," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juli 2016.

Luhut berujar, seharusnya dua pegiat HAM tersebut memberikan saran dan masukannya ke pihak pemerintah Indonesia, bukan malah sebaliknya ke pihak di luar negeri. "Dia kan bisa kasih masukan dalam negeri, kenapa mesti ke luar negeri? Negara yang sudah sangat bagus berjalan ini jangan kita ganggu dengan hal-hal yang tidak perlu, saya tak setuju," ujar Luhut.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Internasional dari International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang diketahui Hakim Ketua, Zak Jacoob menyatakan negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.

Ada tiga putusan yang disampaikan sebagai hasil akhir sidang rakyat tersebut. Pertama, pembunuhan massal yang diperkirakan menimbulkan ratusan ribu korban. Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang. Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru. Selain itu, terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual.

Majelis hakim juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban. Selain itu, pemerintah Indonesia didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP