Komisi IX: IDI Hanya Gertak Pemerintah

Sikap Pemerintah Terhadap Vaksin Palsu.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyesalkan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak untuk melakukan dan memberikan vaksinasi ulang terhadap korban vaksin palsu. Dia mengingatkan bahwa sikap tersebut sama saja dengan menggertak pemerintah.

Demokrat: Jika RUU HIP Bertujuan Mulia, Enggak Mungkin Rakyat Bereaksi

"Tugas IDI itu bukan sekedar melindungi anggotanya. Tapi, seharusnya memberikan punishment pada anggotanya yang melakukan kesalahan fatal," kata Irma di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 22 Juli 2016.

Menurutnya, sikap IDI tersebut sama saja menggertak pemerintah dan tidak mau melakukan koreksi.

Tidak Virtual DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI

"Jangan defensif dong. Masa mengancam pemerintah. Harusnya bijak IDI itu," ujar Ketua DPP Nasdem ini.

Sebelumnya, pandangan senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Amelia Anggraini. Apabila alasan IDI tolak terlibat vaksin ulang karena menilai perkara vaksin palsu ini memojokkan profesi dokter, Amelia menegaskan bahwa dokter bukan malaikat.?

Jika RUU HIP Dilanjutkan, PA 212 Minta Cantumkan Lagi Syariat Islam

"Tidak bijak, dokter bukan malaikat, mereka manusia biasa yang bisa saja salah. Kalaupun ada tenaga kesehatan yang terlibat, itu kan oknum. Bukan profesi yang di harus disalahkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya IDI menolak melakukan imunisasi kepada anak menyusul mencuatnya kasus vaksin palsu. IDI menilai perkara ini memojokkan profesi dokter. Seperti diketahui, dari 23 tersangka kasus ini, beberapa diantaranya merupakan dokter. Menkes Nila F Moeloek menyebut kasus vaksin palsu merupakan tindak kriminal yang bukan mengatasnamakan profesi.  (Webtorial)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2020