VIVA.co.id – Isu bakal terjadinya perombakan kabinet Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat terus menggelinding bak bola salju. Sejumlah politisi baik dari kubu pendukung pemerintah maupun ‘oposisi’ angkat bicara seputar rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet Jilid II.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan kalau memang reshuffle kabinet benar dilakukan maka presiden harus mengevaluasi kinerja menterinya berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.
"Itu hak presiden. Isu ini sudah cukup lama menggelinding, hak prerogatif presiden. Terserah presiden mau melakukan reshuffle atau tidak. Yang jelas, presiden harusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya terkait kepuasan di tingkat masyarakat," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.
Ia menuding ketidakpuasan masyarakat saat ini terhadap menteri di antaranya ada pada sektor ekonomi. Meski begitu, ia tetap menyerahkan pada presiden apakah akan me-reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi atau tidak.
"Kalau kita lihat apa sih capaian-capaiannya, di bidang ekonomi banyak masalah," kata Fadli.
Fadli menilai seharusnya presiden memiliki tim yang betul-betul kuat dan terbaik dari yang terbaik. Sehingga jangan sampai reshuffle dilakukan karena alasan memberi jatah politik.
"Jangan terlalu pikirkan jatah-jatah politik. Kecuali orang itu mampu. Bukan berarti orang dari partai politik tidak mampu. Tapi dari partai pendukung pengusung pemerintah harus dari orang terbaik," kata Fadli.
Menurutnya, reshuffle kabinet paling tidak dilakukan dengan tidak menempatkan orang yang masih belajar.
