Menko Luhut Kantongi Informasi Penting WNI Disandera

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memberikan pengarahan kepada para santri saat berkunjung ke pondok pesantren Asy Syafiiyah, Kedungwungu, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (24/6/2016).
Sumber :
  • ANTARA/Dedhez Anggara

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan masih mengupayakan proses diplomasi untuk membebaskan tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun, Luhut merasa yakin jika Presiden Filipina yang baru dilantik, Rodrigo Duterte akan lebih tegas terhadap kelompok bersenjata dibandingkan presiden sebelumnya.  

Ogah Bayar 8 Miliar Tebus Sandera 5 WNI, Tentara Mau Gempur Abu Sayyaf

"Presiden Duterte sepertinya lebih tegas dibanding presiden sebelumnya," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 1 Juli 2016.

Menurut Luhut, Presiden Duterte mempunyai hubungan dengan Nur Misuari yang merupakan seorang politikus dan pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MILF) dan Misuari diketahui mempunyai hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf.

5 WNI Disandera Abu Sayyaf, Minta Ditebus 8 Miliar

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia masih mengandalkan informasi intelijen terkait keberadaan para sandera dari pemerintah Filipina.

"Kami masih bertumpu dengan intelijen Filipina. Sandera masih sehat. Kami enggak mau spekulasi membuat tidak nyaman Filipina," ujarnya.

Penculikan Abu Sayyaf Berulang, Malaysia Tingkatkan Keamanan

Namun, Purnawirawan Jenderal TNI ini memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melakukan pemantauan.

"Semua militer kita masih berada di perbatasan," ucapnya.

Selain itu, menurut Luhut, Badan Intelijen Negara (BIN) juga telah melakukan tugasnya dalam kasus ini.

"Kami ada beberapa informasi. Kami belum buka demi keselamatan sandera," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya