- Istimewa
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pendidikan menilai eksekutif (pemerintahan) saat ini mulai cenderung tidak mau dikontrol, sehingga segala kebijakan dan keinginannya diharapkan untuk diikuti oleh DPR RI. Disitulah pentingnya membangun sistem parlemen modern, parlemen yang sama-sama kuat dengan pemerintah untuk saling kontrol demi terwujudnya rakyat, yang juga modern.
“Parlemen yang modern itu harus didukung dengan parpol yang modern, profesional. Hanya saja parpol saat ini tidak dibangun dengan warna ideologi politik yang jelas. Bahkan kalah dengan jebakan survei popularitas seseorang dalam Pilkada dan Pemilu. Jadi, tak ada demokrasi tanpa penguatan parpol,” kata Fahri Hamzah dalam acara buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 27 Juni 2016.
Kecenderungan pemerintah yang tidak mau dikontrol tersebut antara lain dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), yang menurut politisi PKS itu justru pembahasannya lebih menekankan keinginan, hasrat, dan bukan akal sehat. Sebab, kalau secara akal sehat, berbahaya dampak dari RUU tersebut.
“Itu memang godaan-godaan dalam berkuasa. Dimana semua keinginannya diikuti, dan itu terjadi di seluruh belahan dunia ini. Sehingga dibutuhkan parlemen yang kuat. Hanya saja tidak mudah meyakinkan masyarakat, karena DPR RI diidentikkan dengan hanya ngomong doang dan banyak korupsi,” ujarnya.
Karena itu kata Fahri, saat ini ada trend pemerintah tidak mau diawasi DPR RI dan sebaliknya menginginkan DPR RI itu mengikuti saja kemauan pemerintah. Bahkan simplisistis pemerintah itu bisa mempengaruhi DPR RI, pers, dan ormas.
“Jadi, kita harus waspada dan memang diperlukan DPR RI yang kuat. Kalau tidak, maka akan muncul kelompok ideologi ultranasionalis. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat, partai baru AfD di German, dan lain-lain,” katanya.
Fahri mengakui jika sistem rekruitmen kader di Parpol selama ini buruk, sehingga melahirkan sistem politik yang juga buruk. Dimana siapa saja dan apalagi memiliki modal, maka bisa menjadi pimpinan parpol.
“Kalau parpol sudah menghalalkan segala cara, maka akan melahirkan oligarki, dan oligarki masuk ke DPR RI,” katanya. (Webtorial)
