VIVA.co.id – Penyanderaan tujuh warga Samarinda oleh kelompok Abu Sayaf harus menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan strategi pengamanan yang lebih komprehensif di sepanjang perairan Filipina. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyayangkan terjadinya tiga kali penyanderaan warga dalam satu tahun terakhir oleh kelompok Abu Sayaf.
"Pemerintah harus segera merumuskan strategi pengamanan jalur pelayaran yang rawan sepanjang Indonesia-Filipina dengan pihak-pihak terkait baik di dalam negeri maupun secara regional. Kita selama ini fokus pada kejadian dan penyelamatan (reaktif), namun kurang perhatian terhadap pencegahan gangguan (preventif)," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasam Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar melalui surat elektronik,di Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2016.
Rofi meminta pemerintah membuka jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah Filipina agar melakukan langkah-langkah konkrit dalam meredam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayaf. Beragam kejadian perompakan hingga pembunuhan yang terjadi, harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Filipina untuk secara sungguh-sungguh melakukan tindakan.
"Kelompok Abu Sayaf ini merupakan kelompok yang sangat cair, jika diperhatikan mereka melakukan perompakan lebih banyak bermotif ekonomi dan merusak jalur distribusi perdagangan dengan mengirimkan pesan ketakutan," kata legislator asal Jawa Timur ini.
Anggota DPR RI dua periode ini juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi secara dini terhadap jalur perdagangan yang ada. Dirinya juga menyesalkan adanya kurang koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah dalam menanggapi kejadian penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI) asal Samarinda.
Sebagai informasi, sebanyak tujuh warga Samarinda disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Ketujuh orang tersebut merupakan anak buah kapal tunda (tugboat) Charles, milik perusahaan pelayaran PT PP Rusianto Bersaudara. (Webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
