- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI atas calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Tito Karnavian, segera dibawa ke rapat paripurna. Bagi Komisi III, Tito dinilai layak menjadi Kapolri karena prestasinya.
Namun, pengamat politik dari Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun, menilai terpilihnya Tito itu bukan semata karena prestasinya.
"Lebih dari itu, ada korelasi dengan hal yang politis. Faktanya memang Tito berprestasi saat mengamankan Pilpres 2014 di Papua dan Tito memperoleh dukungan penuh presiden dan parlemen. Itu adalah fakta politik yang tak terbantahkan," kata Ubedilah kepada VIVA.co.id, Senin 27 Juni 2016.
Menurut pengajar dari Universitas Negeri Jakarta ini, implikasi relasi politik itu memungkinkan ruang interpretasi bahwa terpilihnya Tito bukan hanya bermakna profesional kepolisian. "Tetapi juga bisa bermakna kepentingan politik jangka panjang pada 2019," ujar Ubedilah.
Jika itu yang terjadi pada 2019 maka katanya patut dilakukan evaluasi dan standarisasi objektif dari mekanisme pergantian Kapolri. Juga katanya, penting untuk mengingatkan Komjen Tito bahwa orientasi menjadi Kapolri perlu diluruskan demi kepentingan keamanan nasional.
"Bukan demi kepentingan kekuasaan. Semoga pak Tito termasuk Kapolri yang mengutamakan national interest," kata Ubedilah.
Rapat paripurna itu dijadwalkan akan dilangsungkan Senin pagi ini. Setelah persetujuan DPR ini, maka Tito hanya tinggal dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
(ren)
