VIVA.co.id – Pemerintah melakukan penghematan sebesar Rp50,1 triliun, dengan memangkas berbagai anggaran kementerian dan lembaga, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2016. Di saat bersamaan, pemerintah mengajukan suntikan anggaran negara untuk BUMN, yang disebut dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp48 triliun.
"Gerindra menolak itu. Kami belum mau terima masalah pemotongan, karena ini kan dilematis," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari fraksi Gerindra, Nizar Zahro, melalui pesan elektronik, Rabu, 22 Juni 2016.
Nizar menjelaskan, partainya mempertanyakan besaran pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang hampir setara dengan PMN bagi BUMN itu.
Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini, masalah anggaran ini muncul karena pemerintah sebelumnya terlalu optimis terhadap penerimaan negara yang diajukan dalam APBN 2016. "Gerindra sudah mengingatkan dan akhirnya terbukti," ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Dia juga menolak pemberian PMN pada BUMN, sementara kementerian dan lembaga dipaksa menghemat anggaran.
"Kami meminta Menteri Keuangan untuk memberikan jawaban tertulis terkait hasil evaluasi atas PMN 2015 di Lingkungan Kementerian BUMN," ujar Rieke.
Permintaan ini diajukan, mengingat kondisi keuangan negara sedang menurun. Hingga pos di kementerian yang menyangkut pelayanan hak dasar masyarakat harus dipangkas, seperti kesehatan, pendidikan, serta koperasi dan UMKM.
"Untuk terpenuhinya prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama prinsip keadilan, saya menyatakan menolak pencairan PMN 2016, dan menolak penambahan PMN di APBNP 2016. Sekali lagi sumber PMN itu adalah uang rakyat yang ada di kas negara," tegas Rieke.
