- Istimewa
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyarankan pemerintah lebih arif dalam menyikapi permasalahan aparatur sipil negara. Menurutnya, kesalahan saat penerimaan tidak tepat bila dibebankan dengan cara pemutusan hubungan kerja terhadap PNS.
"Harus ada pertimbangan yang matang terkait hal ini, karena PNS juga aset dari sumber pembangunan. PNS juga cita-cita yang tinggi jangan dipatahin begitu saja, sehingga kesalahan penerimaan dibebankan pemutusan hubungan kerja rekruitmennya sesuai kebutuhan," ujar Agus di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis 9 Juni 2016.
Menurut dia, jika memang mau merasionalisasi lebih baik eselon II dan III. "Dari jajaran Pemda dan Sekda. Secara logika harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon I. Sekda banyak juga dari unsur politis. Ini juga sesuatu kurang tepat kita perbaiki bukan dari ujungnya, harus mulai dari penerimaannya," ucap Politisi Demokrat tersebut.
Seperti diketahui, Menpan RB Yuddy Chrisnandi berencana memangkas jumlah Pegawai Negeri Sipil hingga 1 juta orang. Selain banyak dikritik di kalangan PNS, rencana ini juga menuai kritik dari kalangan masyarakat yang lain termasuk DPR.
Jokowi Tinjau Situasi Kerja PNS Ala Startup di Bappenas
Ruang kerja yang digunakan pun berbasis digital dan fleksibel.
