- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menanggapi protes Kementerian Luar Negeri China soal penangkapan delapan anak buah kapal (ABK) asal China oleh TNI di Perairan Natuna pada Jumat, 27 Mei 2016 lalu.
“Kejadian ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya pada Maret lalu, kejadiannya juga sama dan pihak China membantah," kata Meutya di Jakarta, Kamis 2 Juni 2016.
Politikus partai Golkar ini menjelaskan pada Maret lalu, pihaknya telah mengunjungi Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mencari informasi.
"Berdasar grafik pergerakan kapal yang ditunjukkan di layar Bakamla, memang betul Kapal Tiongkok tersebut melanggar batas wilayah Republik Indonesia," ujarnya.
Meutya berharap pemerintah bisa merespons lebih tegas dengan meminta China menghormati wilayah kedaulatan negara Indonesia. Apalagi China diketahui kerap bersengketa dengan negara-negara Asia lain yang wilayahnya bersinggungan dengan wilayah yang diklaim Negeri Tirai Bambu.
"Sekali lagi kalau memang ingin bersahabat dengan Indonesia, masalah perairan ini harus segera selesai. Jika tidak, banyak yang juga ingin bersahabat baik dengan Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China menyampaikan protes terhadap Pemerintah Indonesia atas penangkapan delapan ABK kapal asal China yang masuk perairan Natuna tanpa izin.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying bersikeras bahwa delapan ABK dan kapal mereka beroperasi secara sah. Kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut kata dia adalah aktivitas lumrah para warga China itu.
