- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pernyataan Ruhut Sitompul yang memplesetkan HAM menjadi Hak Asasi Monyet menjadi perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). PP Pemuda Muhammadiyah sebagai pihak pengadu, menilai anggota Komisi III DPR itu tidak punya itikad baik untuk memperbaiki perilakunya. Mereka berharap Ruhut ke depan bisa memperbaiki diri.
"Pak Ruhut produksi diksi tuna etika, saya enggak perlu tanggapi diksi kotor itu, dengan diksi yang sama. Yang jelas kami melapor agar sikap Ruhut sebagai politisi, sebagai public figure, bisa diperbaiki," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.
Dahnil menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya berkepentingan untuk memecat Ruhut. Karena menurutnya, politik yang diusung SBY adalah politik sopan santun.
"Kami perlu dorong SBY, ini bukan kepentingan Demokrat sj, tapi kepentingan publik," ujar Dahnil.
Ketika dikonfirmasi, Ruhut kemarin mengatakan Demokrat dan SBY akan menertawakan pelaporan Pemuda Muhammadiyah ini. Namun Dahnil tidak yakin dengan klaim Ruhut itu.
"Saya nggak dengar SBY tertawa, saya yakin SBY dalam standing position dorong politik yang beretika," kata Dahnil.
Ada yang Ragukan PDIP jadi Oposisi, Ruhut: Itu Orang Hidup seperti Katak dalam Tempurung
Pemilu 2024 belum selesai namun spekulasi muncul yang kemungkinan PDIP bakal jadi parpol oposisi. Sikap PDIP itu berpotensi diambil bila Prabowo menangi Pilpres 2024.
