- VIVA.co.id/Filzah Adini Lubis
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa kemunculan atribut-atribut yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sengaja ditimbulkan sebagai pengalihan isu. Bahkan pengalihan isu itu sudah direncanakan sejak dilangsungkannya Simposium 1965 yang penggagasnya termasuk Kemenko Polhukam.
"Tidak ada simposium membuat isu komunisme membesar," kata Luhut di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin 30 Mei 2016.
Berkaitan dengan posisi pemerintah dengan isu PKI dan rekam jejak komunisme di Indonesia, Luhut menjelaskan sejumlah hal. Pertama, pemerintah tidak akan meminta maaf atas kejadian pembantaian dan kuburan massal yang terjadi pada tahun 1965. Pasalnya, kuburan massal kata dia belum terverifikasi.
Kedua, PKI sudah dibubarkan di Indonesia dan paham tersebut tidak diperbolehkan ada. Hal tersebut sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Luhut mengatakan, Simposium 1965 sengaja digelar untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar permasalahan sejarah di Indonesia khususnya mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) dapat terselesaikan.
”Jadi orang lihat kami serius menangani, semua dapat bahan masukan yang lebih bagus,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Luhut menyusul adanya anggapan bahwa maraknya sweeping atau "operasi pembersihan," oleh polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas atribut PKI beberapa lama ini justru untuk pengalihan perhatian publik. Pengalihan itu perlu agar kasus dan peristiwa penting yang sedang berlangsung di Indonesia luput dari perhatian publik seperti isu Rancangan Undang Undang Tax Amnesty dan kasus-kasus korupsi.
"Kami masih jalankan, masih belum beras. Kalau sudah beres saya beritahu," kata Luhut soal tindak lanjut pemerintah atas kasus pembantaian 1965 yang dialami oleh para anggota PKI, simpatisan dan keluarga bahkan pihak yang mengaku tidak berafiliasi PKI.
Laporan: Filzah Adini Lubis
