- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id – Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, tak ingin nama-nama yang dikritik publik, karena pernah tersangkut kasus hukum, masuk menjadi pengurus baru Dewan Pimpinan Partai (DPP) Golkar era Setya Novanto. Kepengurusan baru, kata dia, juga harus menunjukkan komitmen untuk regenerasi sehingga partai tersebut makin eksis di kancah politik Indonesia.
"Tujuan kami dalam organisasi dan kemarin di munaslub (musyawarah nasional luar biasa) kan ada komitmen. Pertama regenerasi kemudian Golkar kami akan tata untuk bisa eksis, survive untuk proses politik ke depan," kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat pada Senin 30 Mei 2016.
Oleh karena itu dia berharap nama-nama yang sempat menjadi pesakitan kasus hukum tidak masuk dalam daftar pengurus DPP.
"Saya sudah membaca di beberapa media, itu perlu dibicarakan karena jangan sampai terkesan bahwa Golkar menjadi tempat berlindung para koruptor. Apalagi ini kan banyak kasus-kasus yang relatif masih teringat di benak. Kami bukan formatur tapi minimal kami memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan," ujarnya.
Yorrys berharap Tim Formatur Golkar lebih teliti dalam memilih sejumlah nama yang akan masuk dalam kepengurusan baru. Golkar yang menjadi pendukung pemerintah diminta jangan sampai membuat beban untuk citra pemerintah pada waktu ke depan.
Beberapa waktu lalu sempat beredar dokumen pengurus sementara Partai Golkar. Dari dokumen yang ada, beberapa nama yang masuk dicatat pernah terlibat persoalan hukum. Di antaranya adalah Ketua Harian Nurdin Halid yang merupakan mantan terpidana kasus impor gula ilegal dan impor beras Vietnam, kemudian Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini yang pernah terjerat skandal video porno.
Selain itu, Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz juga adalah mantan terpidana kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu wilayah Jawa Timur, Sigit Haryo Wibisono diketahui adalah mantan terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain.
(ren)
