- Suryanta Bakti
VIVA.co.id – Megawati mengklarifikasi sejumlah isu krusial yang sampai saat ini masih sering disorot sebagai nilai minusnya, saat menjabat Presiden Republik Indonesia. Mega perlu menyampaikan itu sebagai “pertangungjawaban sejarah” atas berbagai persoalan penting ketika menjadi Presiden.
Itu disampaikannya dalam orasi ilmiah, saat menerima penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran di Bandung, Rabu 25 Mei 2016.
Pertama, terkait Sengketa Sipadan dan Ligitan. Mega mengajak berdialektika, betulkah Sipadan Ligitan, serta merta lepas pada saat saya menjabat menjadi Presiden? Peristiwa sejarah yang sebetulnya melatarbelakangi Sipadan dan Ligitan, kemudian dinyatakan sebagai wilayah Malaysia?.
Menurut dia, pada dasarnya Sipadan – Ligitan bukan merupakan wilayah Indonesia jika didasarkan pada Undang-undang Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tetapi, juga bukan merupakan wilayah Malaysia, sehingga keduanya kemudian memperebutkannya dengan berbagai argumentasi.
Mega menjelaskan, sengketa kedua pulau tersebut, sebenarnya telah terjadi sejak 1967. Pada 1996, Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) melunak dan menyepakati untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda.
"Suatu jalan dan cara penyelesaian yang tidak dapat ditarik kembali. Pada tahun 1997, masalah tersebut resmi memasuki proses persidangan," kata Mega.
Saat menjabat Presiden, Mega mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan, agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi, argumentasi yang diterima Mahkamah Internasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan/Ligitan.
"Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris (negara yang menjajah Malaysia, dan menjadi bagian dari commond wealth) paling awal masuk Sipadan Ligitan, dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu," ujarnya.
Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut, karena Belanda (negara yang menjajah Indonesia), hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan Ligitan, namun hanya singgah sebentar tanpa melakukan apapun.
"Dan Putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat saya menjabat sebagai Presiden," ujar Mega.
Selanjutnya, Pulau Nipah
Pulau Nipah
Mega mengungkapkan, ada satu catatan sejarah yang hampir terlupakan, mengenai kedaulatan wilayah RI, yaitu terkait Pulau Nipah. Pulau ini berbatasan dengan Singapura. Saat itu, pulau Nipah hampir tenggelam, karena pengerukan pasir oleh Singapura.
"Jika pulau itu tenggelam dan hilang, tentu saja wilayah Singapura akan semakin luas," katanya.
Mega memerintahkan untuk menimbun kembali pulau itu. Ketika berkunjung ke Singapura, pada kembali ke Tanah Air, dia minta dijemput dengan Kapal Perang Republik Indonesia untuk meninjau Pulau Nipah.
"Hal itu saya lakukan dengan sengaja, untuk menunjukkan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia," katanya.
Proyek LNG Tangguh
Mega menjelaskan konteks sejarah di balik kesepakatan proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan China. Menurutnya, ketika itu harga gas tidak, setinggi sekarang karena supply minyak internasional masih melimpah. Saat itu, tidak ada satu pun negara yang mau membeli gas Indonesia.
"Konsumsi gas domestik juga belum siap, karena perlu dibangun infrastruktur. Gas bumi Indonesia untuk dapat diekspor harus dalam bentuk LNG," ujarnya.
Ketika pembicaraan proyek, Indonesia harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang juga tengah bernegosiasi dengan China. Mega, kemudian melakukan lobi diplomatik secara langsung dengan Presiden China Jiang Zemin.
"Saya akhirnya memutuskan untuk melakukan lobby diplomatik “Lenso Bengawan Solo” secara langsung dengan Presiden RRT, Jiang Zemin.
Peristiwa tersebut, mengingatkan kembali sejarah hubungan baik antara RRT dan RI pada saat masa pemerintahan Bung Karno. Akhirnya, RRT membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia dan memilih bekerja sama dengan Indonesia," ujarnya.
Selain menggarap Tangguh, kata Mega, China juga menjalankan kerja sama strategis. Antara lain, harus memberi bantuan diplomasi di forum internasional atas kedaulatan Indonesia dan menanamkan investasi dalam bentuk megaproyek padat karya.
Mega menegaskan, bahwa dalam perjanjian itu dapat diperbaiki pada masa depan dengan melakukan penyesuaian harga setiap lima, tahun setelah delapan tahun perjanjian awal. (asp)
Hasto PDIP Klaim Angket Belum Bergulir Bukan Tunggu Intruksi Megawati tapi Banyak Tekanan
PDIP yang bersuara kencang soal hak angket kecurangan Pemilu 2024 seperti maju mundur tak jelas arahnya.
