- Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, menilai rencana reshuffle kabinet harus dilandasi pada kemampuan seseorang pada bidang-bidang tertentu. Meskipun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut pada Presiden Joko Widodo.
"Tetapi saya setuju orientasinya profesionalitas. Orientasinya itu kompetensi, bukan justru didominasi dengan tawar menawar politik, bukan," jelas Wiranto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.
Wiranto menegaskan bahwa masalah pergantian menteri lebih baik diserahkan ke Jokowi. Karena berdasarkan undang-undang, masalah itu adalah kewenangan Presiden. Oleh sebab itu, ia pun meminta semua pihak tak mencampuri kewenangan Presiden.
"Itu (reshuffle kabinet) serahkan ke Presiden, kalau dalam UU yang punya hak untuk memilih menteri, menilai menteri, mengganti menteri itu Presiden jadi serahkan Presiden. Kita nggak usah campur tangan," tutur mantan Panglima ABRI ini.
Isu reshuffle jilid kedua kembali mengemuka setelah masuknya Partai Golkar ke dalam partai pendukung pemerintahan Jokowi. Namun, hingga kini belum jelas, berapa kursi menteri yang akan diperoleh partai berlambang pohon beringin itu.
Kader sudah di Kabinet, Golkar Siap Beri Nama untuk Pos Lain
Tiga nama di kabinet ditegaskan Golkar adalah kadernya.
