'Kapolri Itu Urusan Politik, yang Atur Presiden'

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id - Wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri masih menjadi perdebatan. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi, perpanjangan ini akan jadi kebiasaan yang tidak baik di dalam struktur kepolisian.

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Sebelum 30 Januari

"Biasakanlah waktu pensiun ya sudah pensiun. Kecuali ada keahlian-keahlian khusus, dia ahli bom, ahli apa, ahli apa yang mungkin dibutuhkan dalam waktu terdekat," kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016.

Ketika ditanya apakah ada yang cocok menjadi pengganti Jenderal Badrodin Haiti, Aboe Bakar memfavoritkan nama Komjen Budi Gunawan. Ia memiliki alasannya.

Jalankan Visi Misi Komjen Listyo, Polda Metro Siapkan 100 E-TLE

"Yang paling kharismatik dan punya wibawa ya Budi Gunawan. Alasannya, dia masih panjang waktunya, dia profesional dan pernah terpilih menjadi Kapolri," ujar Aboe Bakar.

Namun ia mengakui permasalahan Kapolri ini juga adalah urusan politik. Menurutnya, pemilihan ini akan sangat tergantung dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

Kapolri Baru Listyo Sigit Ungkap Hal Mengejutkan soal SIM

"Cuma Presiden maunya siapa, itu problemnya. Kapolri itu urusan politik, yang ngatur itu keinginan Presiden, Presiden maunya siapa, itu aja," kata Aboe Bakar.

Suasana saat perayaan HUT Satpam di Silang Monas beberapa waktu lalu (foto ilustrasi)

Rencana Cakapolri Buat Pam Swakarsa Ditolak, DPR: Ganti Nama Saja

Pam Swakarsa yang diusulan calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit berbeda dengan konsep di era Presiden Soeharto.

img_title
VIVA.co.id
26 Januari 2021