Politikus PDIP Tak Setuju Soeharto Bergelar Pahlawan

Sorot 20 tahun Reformasi - Presiden Soeharto saat mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Sumber :
  • Office of the Vice President of the Republic of Indonesia

VIVA.co.id – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak setuju mantan Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Apalagi jika alasannya adalah karena ia pernah menjabat sebagai seorang presiden.

Antara Supersemar dan Supermei 1998 kepada Siapa Mandat Soeharto?

"Tak semua presiden di dunia ini diberi gelar pahlawan. Hitler di Jerman tidak pernah," kata Masinton dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 24 Mei 2016.

Masinton menuturkan bahwa gelar pahlawan diberikan pada orang-orang yang benar-benar berjasa bagi negara. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, keadilan, keobjektivitasan, dan kehati-hatian.

21-03-1943: Konspirasi Pembunuhan Hitler yang Menegangkan

"Gelar pahlawan hanya diberikan pada mereka yang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya, dan meninggalnya," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Masinton mengingatkan bahwa apabila tidak ada reformasi, dan Soeharto tidak jatuh dari kursi kekuasaannya, masyarakat Indonesia tak akan pernah bisa menggelar acara-acara diskusi.

Titiek Soeharto: Kecintaan Rakyat Melebihi Gelar Pahlawan

"Kita tidak akan berbicara di sini," kata dia.

Apabila Soeharto tak mendapat gelar pahlawan, Masinton berpendapat hal itu bukan berarti pemerintah Indonesia menghakimi yang bersangkutan. Sebab, negara memang harus hati-hati dalam memberikan gelar tersebut.

Sementara itu, politikus Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi pernyataan Masinton. Ia tak sependapat Soeharto disamakan dengan Hitler.

"Hitler berbeda dengan Pak Harto. Hitler penjajah, Pak Harto pembangun," kata dia.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya