- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan partai politik semakin tidak disukai masyarakat. Namun, di sisi lain, peran mereka justru semakin kuat dalam sistem politik di Indonesia.
"Jadi semua keputusan bernegara ini ujung-ujungnya partai," ujar Jimly di Gedung Pengayoman, Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2016.
Jimly menuturkan bahwa hampir semua keputusan pemerintah di negeri ini tidak luput dari andil partai politik.
"Kalau tidak dikatakan A oleh partai, tak bisa. Jadi semua keputusan, di semua bidang tergantung pada partai politik," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Oleh karena itu, Jimly mengusulkan reformasi sistem organisasi, struktur kelembagaan partai politik di dalam negeri melalui suatu undang-undang. Dari sana bisa diatur mengenai biaya politik dari suatu partai atau mengenai masa jabatan seorang ketua umum dll.
"Kalau tidak diatur dana partai, nanti dia (parpol) tergantung kepada para pengusaha-pengusaha, ujung-ujungnya duit (UUD). Jadi nanti penentu itu bukan Undang-undang Dasar (UUD) tapi ujung-ujungnya duit," ungkap Jimly.
Jimly menambahkan, dana parpol memang perlu dibahas. Langkah itu untuk mencegah ambisi terselubung para pemilik modal di balik dukungan yang dikucurkan kepada parpol.
"Jadi ini harus dibicarakan dana partai. Supaya jangan ada modal di balik partai. Kalau tidak berati kedaulatan modal, bahaya juga. Ini untuk semua parpol," tegas dia.
