VIVA.co.id – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR mengunjungi warga binaan Kemensos yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika melihat target dan sasaran dari program tersebut sudah tepat sekali. Pasalnya, sewaktu Tim Komisi VIII memantau warga binaan Kemensos, selain tempat tinggal mereka yang kurang layak, pendapatan mereka juga tergolong rendah.
“Saya bertanya kepada warga penerima bantuan mengenai dampak dari bantuan PKH dan KUBE bagi perekonomian mereka, dan kapan siap dihentikan. Rata-rata mereka menjawab sangat terbantu, namun belum ada yang siap jika dihentikan.Jangan sampai dana triliunan itu hanya memelihara kemiskinan, karena tujuan utama bantuan ini dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan,“ ujar Sodik Mudjahid saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII meninjau lokasi warga binaan penerima PKH dan KUBE di Kota Tarakan, Kaltara, Senin 23 Mei 2016.
“Kami terus terang belum puas dari sisi dampak bantuan-bantuan tersebut (PKH, KUBE), kalau penyalurannya mungkin sudah bagus, tapi dampak untuk penanggulangan kemiskinan belum dirasakan betul oleh penerima bantuan, karena ada juga yang sudah tahunan mendapatkan bantuan belum bisa mandiri,” kata politisi Dapil Jawa Barat I itu.
Menurut Sodik, jika melihat laporan dari Kementerian Sosial, jangan selalu menekankan pada angka-angka saja, tetapi evaluasi mengenai dampaknya tidak ada. Kedepan harus ada evaluasi secara menyeluruh, terutama dampak dari bantuan tersebut.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto, program penanggulangan kemiskinan PKH,KUBE dan RUTILAHU secara penerapannya dimana-mana menjadi program tepat sasaran yang ditunggu-tunggu dan digemari oleh masyarakat.
”Namun, saya melihat ada sedikit kendala pada programnya, yakni, kurang ada petunjuk yang jelas mengenai programnya. Alangkah baiknya jika dibuatkan semacam brosur atau buku petunjuk, sehingga para calon warga yang akan menerima bantuan tidak bingung. Faktanya dilapangan, baik yang menjelaskan program dan peserta yang mengikuti sama-sama bingungnya,” ujar Politisi F-Golkar itu.
Divisi Program Bantuan Kemensos, Ni Masjitoh Tri Siswandewi mengatakan, pada tahun 2016, ada penambahan sekitar 2,5 juta PKH untuk 34 provinsi, sehingga di 2016 seluruh kabupaten mendapatkan PKH. Untuk penyaluran bantuan PKH di Kota Tarakan pada tahun 2016 mencapai 1.265 keluarga, jika di total dana program PKH yang telah dikeluarkan se-provinsi Kaltara kurang lebih sebesar Rp3 milyar.
Untuk kepesertaan PKH, kata Masjitoh, kami sudah bersurat kepada Dinsos Provinsi atau Kabupaten seluruh Indonesia untuk menyampaikan usulan kepesertaan PKH tambahan 2,5 juta tadi, data yang diusulkan mengacu dari hasil verifikasi 2015, kemudian dikoordinasikan oleh Pemkot atau Kabupaten yang telah di stempel supaya ada legalitasi, data tersebut akan dicocokkan dengan data Basis Data Terpadu (BDT), hasilnya akan menjadi satu data.(www.dpr.go.id)
