VIVA.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Politisi Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika gerakan buruh harus menjadi gerakan politik untuk membangun kesadaran politik pekerja.
Itu agar bisa mempengaruhi kebijakan politik pemerintah, seperti dengan terbitnya Undang-Undang BPJS dan lain-lain. Baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Seperti di Jawa Timur di mana pekerja media (wartawan) upahnya naik lima persen.
Karena itu, menurut Rieke, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berada di garda terdepan dan menjadi contoh dalam memberikan kelayakan kehidupan yang layak bagi pekerja. Sehingga, pemerintah tidak harus selalu mendesak perusahaan swasta untuk memberikan hidup yang layak bagi pekerja atau buruh tersebut. Sebab, perusahaan swasta tidak mendapat suntikan dana, dan sebaliknya BUMN selalu dibantu oleh pemerintah.
Rieke yang anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan hal itu dalam dialektika demokrasi membahas "Mayday dan Negara" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 29 April 2016.
Karena itu kata Rieke, setiap memperingati hari buruh sedunia itu intinya bukan saja untuk memobilisasi buruh untuk demo ke Istana Negara, melainkan setiap gerakan buruh tersebut harus mempengaruhi kebijakan politik pemerintah.
"Saya pegang komitmen Pak Jokowi untuk perbaikan yang dibacakan pada Mei 2014 menjelang Pilpres 2014 yang bertajuk "Piagam Perjuangan Marsinah" untuk memberdayakan kaum buruh itu," kata dia.
Rieke menunjukkan buku Bung Karno berjudul "Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi" dan ketujuhnya adalah Pola Pembangunan Semesta Berencana. Karena itu, jangan sampai modal dan investasi masuk ke Indonesia, tapi yang bekerja adalah tenaga kerja asing, sedangkan rakyat Indonesia menjadi pengangguran.
Mayday pada 1 Mei 2016 ini menurut Rieke, sebagai starting point bagi gerakan buruh di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), agar negara memberi kebijakan yang tepat untuk kaum buruh. Apalagi di era MEA ini buruh yang dibutuhkan adalah yang terampil dan berpendidikan (skill worker). "Itu berat bagi Indoensia," katanya. (webtorial)
