- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan soal dugaan pelanggaran HAM di Papua cukup mengkhawatirkan. Hal salah satu pemicu munculnya gerakan separatisme di Papua.
"Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco saat di hubungi, Rabu 30 Maret 2016.
Dasco menambahkan data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut.
"Yang perlu dicatat, bahwa kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama. Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar risiko terjadinya pelanggaran HAM," ujarnya.
Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban. "Dalam kondisi seperti ini situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi pernyataan Menkopolhukan, Luhut B Panjaitan yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun.
"Supaya masyarakat tenang, memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian," tegasnya.
Menurut Dasco, DPR berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM.
Kelompok Separatis Tembak 2 Prajurit TNI di Puncak Papua
Penembakan gerombolan separatis terjadi pada pagi dini hari pukul 00.48 WIT saat Satgas Kodim Yonif R 408/SBH menuju Kampung Kago, Distrik Ilaga, Yonif R 408/SBH.
