Jokowi Diminta Jangan Ragu Ganti Menteri Tukang Gaduh

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id
AHY Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet Bareng Prabowo
- Presiden Joko Widodo dinilai sudah tidak punya beban untuk melakukan
reshuffle
Geger Menteri Israel Ancam Nuklir Gaza, Ini Respon Arab Saudi
terhadap menteri yang membuat gaduh dalam kabinetnya. Karena, selama ini Jokowi mengaku tak tersandera oleh partai politik.
Anak Surya Paloh Diisukan akan Masuk Kabinet, SYL: Tak Tahu-Menahu

Demikian menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto. Menurut dia, beban politik Jokowi untuk
reshuffle
menteri gaduh, tidak seberat seperti saat melakukan reshuffle pertama.


Sebab diketahui, pada
reshuffle
pertama ada nama Menkpolhukam Tedjo Edhie yang saat itu berasal dari Partai Nasdem. Tedjo digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.


"Dalam
reshuffle
pertama Presiden berani meskipun dari parpol sering buat kegaduhan tapi dia berani. Apalagi profesional, saya kira jauh lebih mudah karena tidak akan menimbulkan tensi dengan partai pendukung," jelas Erwan, dalam diskusi Populi Center bertajuk 'Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?' pada Sabtu 5 Maret 2016.


Menurutnya, memang saat ini pemerintah membutuhkan iklim yang kondusif. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak membaik, sehingga di dalam negeri harus solid termasuk sesama menteri.


Selama satu tahun lebih, kondisi ekonomi mengarah pada hal positif. Gejolak juga, dianggapnya cenderung bisa dikendalikan. Sehingga, Erwan mengaku yakin ketika situasi internal pemerintah ini bisa diatasi, tergantung sikap Presiden Jokowi.


"Saatnya Presiden menunjukkan
leadership
nya, tidak hanya
statement
di media tapi
action,"
kata Erwan.


Menurut dia, harus ada ultimatum terakhir bagi menteri tersebut. Jangan sampai, Presiden hanya mengultimatum di ranah publik namun tidak melakukan langkah nyata.


Dia mencontohkan, seperti pemberian SP3. Presiden bisa mengatakan, karena sudah tidak sesuai maka tidak bisa lagi satu kapal dalam pemerintahan. "Saya kira itu yang harus dilakukan Presiden," kata Erwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya