- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, mengakui bahwa masih ada gap yang cukup besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan nawacita, yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
Setiap program pembangunan pemerintah harus dibungkus dengan nawacita. Namun, Teten mengakui ada berbagai kendala seperti menyangkut anggaran, realitas program yang sedang berjalan, hingga dinamika di parlemen.
"Dari gambar ini kita bisa melihat, bagaimana memastikan agar konsisten RPJM dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) itu sesuai dengan visi dan misi Presiden atau nawacita itu. Realitas memang masih ada gap, nawacita itu belum sepenuhnya bagian dari RPJMN dan RKP," kata Teten, di kantornya, saat menerima Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas, Sofyan Jalil, Kamis 3 Maret 2016.
Menurutnya, tim staf kepresidenan terus berkoordinasi denagn Bappenas mengupayakan bagaimana nawacita itu menjadi bagian sepenuhnya RPJMN dan RKP. Setiap waktu bertemu rakyat, Presiden Jokowi selalu menanyakan apa saja yang belum dijalankan, termasuk janji-janji politik kampanye pada Pemilu 2014 lalu.
"Tentu saja dalam perjalanan selama ini banyak masukan, banyak janji politik, banyak dinamika dalam pemerintahan yang harus direspons Presiden dalam bentuk kebijakan-kebijakan," katanya.
Teten menjelaskan, ada beberapa program prioritas, yakni ketahanan pangan, poros maritim, pembangunan Papua, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi pembangunan desa dan reformasi agraria pangan.
"Saya kira siklus ini menjadi penting antara kami dan Bappenas, sekali lagi untuk memastikan semua jadi polemik Presiden pada masyarakat, atau visi misi Presiden pada masyarakat bisa berjalan," katanya. (one)
Fokus ke Nawacita, Bukan ke Buku Komunisme
"Saya kira reaksi pemerintah yang proporsional saja."
