Sumber :
- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyarankan Presiden Joko Widodo menertibkan para menteri yang membuat kegaduhan politik akibat silang pendapat. Kegaduhan semacam itu tak seharusnya terjadi karena mengganggu kinerja pemerintahan serta mengurangi wibawa Presiden.
"Kegaduhan semacam itu mendegradasi kewibawaan Presiden dan pemerintahan secara keseluruhan," kata Juru bicara PPP, Arsul Sani, kepada VIVA.co.id pada Kamis, 3 Maret 2016.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus memanggil para pembantunya yang membuat kegaduhan itu dan menegurnya langsung. “Jika setelah ditegur Presiden yang bersangkutan tetap tidak bisa mengendalikan diri, maka perlu di-reshuffle (diganti) saja," ujarnya.
Baca Juga :
Rizal Ramli Tutup Mulut Ditanya Pilkada Jakarta
Anggota Komisi III DPR RI itu berpendapat, baru kegaduhan beberapa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya bukan kali ini saja berpolemik dan menimbulkan kegaduhan politik. Kegaduhan terkini ialah seputar lapangan gas alam cair Blok Masela di Maluku.
"Tapi yang menarik ternyata yang suka gaduh antarsesama adalah para menteri non-parpol. Sebelumnya RR (Rizal Ramli dengan SS (Sudirman Said), Mentan dengan Mendag. Sebelumnya RR melawan Wapres,” katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
