- VIVA.co.id/ Rebbeca Reifi Georgina
VIVA.co.id - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan penelitian untuk melihat apakah ada hubungan dan tingkat efektivitas antara pemerintah daerah (pemda) terpilih dengan pemerintah pusat, dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan.
Dalam penelitian itu, Perludem ingin mengetahui apakah Pilkada serentak pada 2015 efektif karena prospek kepemimpinan kepala daerah dengan dukungan di parlemen yang hanya memiliki kursi sedikit.
"Sebagian besar kepala daerah terpilih didukung oleh minoritas kursi di DPRD, yakni partai atau gabungan partai politik, dengan persentase kurang dari 50 persen. Hal tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Heroik Pratama, peneliti Perludem, di bilangan Jakarta Selatan, Senin, 29 Februari 2016.
Dengan demikian, kata Heroik, hal itu berpengaruh pada efektivitas perumusan kebijakan publik di parlemen.
"Kami melihat ada hubungan yang terputus antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini memiliki potensi munculnya konflik yang berujung pada deadlock pada saat pengambilan keputusan antara pusat dan daerah," kata Heroik.
Ia melanjutkan, pemerintah daerah terpilih harus mewujudkan janji-janji selama kampanye. Namun, jika kebijakan rancangannya tidak disetujui oleh pemerintah pusat maka bisa saja terjadi praktik suap.
"Jika pola koalisi pusat dan daerah selaras maka akan sangat mudah bagi pemda (pemerintah daerah) untuk meraih alokasi keuangan negara," ujar dia.
(ren)
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
