- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Partai Demokrat memutuskan menolak rancangan atau revisi Undang-Undang KPK. Langkah ini resmi dipilih setelah mereka mendengarkan arahan dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, kemarin.
"Partai Demokrat menolak RUU KPK," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, kepada VIVA.co.id, Sabtu, 13 Februari 2016.
Syarief menjelaskan, alasan penolakan tersebut. Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) itu tak bisa membantah bahwa perubahan yang diusung DPR dan pemerintah itu buruk bagi KPK.
"Karena materinya berpotensi melemahkan KPK bila DPR menyetujui," kata Syarief lagi.
Syarief menyatakan, revisi seharusnya memberikan dampak positif bagi KPK. Bukan sebaliknya justru memperburuk lembaga tersebut. "RUU harus menguatkan KPK," tegas dia.
Badan Legislasi DPR memutuskan proses revisi Undang-Undang KPK dilanjutkan ke paripurna. Namun, keputusan itu kemudian dibahas terlebih dahulu di Badan Musyawarah (Bamus). Setelah pembahasan, Bamus memutuskan paripurna untuk membahas persoalan tersebut ditunda.
Kekuatan SBY dan Ancaman Anas-Moeldoko
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.
