Cara SBY Atasi Masalah Buruh Saat Jadi Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat SBY
Sumber :
  • VIVAnews/Daru Waskita

VIVA.co.id - Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menyangkal pernah mengalami persoalan perburuhan selama memimpin Indonesia. Secara khusus, SBY mencatat pada 2008-2009, terjadi krisis global, yang juga berdampak ke dalam negeri.

Demokrat Sebut 80 Persen Masyarakat Inginkan Program BLT Kembali

Saat itu, pertumbuhan ekonomi menurun, ada kenaikan harga minyak membuat harga naik, inflasi. Situasi tersebut otomatis menimbulkan permasalahan keamanan pekerja, dari PHK sampai pengangguran baru.

Namun, SBY mengaku memiliki solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Ia lantas mengeluarkan kebijakan dengan melakukan stimulasi pertumbuhan dari APBN.

Sindir SBY, Hasto Sebut Jokowi Tak Berhasil Buat Rakyat Antre BLT

"Harga naik, pemerintah membantu yang miskin. BLT (Bantuan Langsung Tunai), sehingga mereka bisa bernafas. Sulit, tapi bisa membeli," kata SBY, dikutip VIVA.co.id dari rekaman dialognya di Youtube, Jumat, 12 Februari 2016.

SBY saat itu juga mengintensifkan berkomunikasi dengan dunia usaha atau pemimpin perusahaan. Ia mengingat, bermalam-malam, pembicaraan dan negosiasi pernah dilakukan di kediamannya di Cikeas, Bogor.

Ahok Sebut BLT Zaman SBY Tak Mendidik

"Anda jangan terlalu mudah PHK buruh kita. Itu keinginan pemerintah," kata SBY menceritakan.

Para pengusaha itu pun lantas menjawab pernyataan dari SBY. "Pak Presiden bisa (tidak PHK), tapi tolong bantu kami, berikan kami insentif," kata mereka.

SBY pun lantas berpikir, bantuan seperti apa yang tepat untuk para pengusaha itu? Akhirnya, keluarlah kebijakan fiskal, misalnya keringanan di bidang pajak, baik ekspor maupun impor.

"Apapun dilakukan pemrintah, yang penting agar PHK besar-besaran tidak jadi dilakukan," imbuh SBY.

Dampak yang terjadi dalam jangka pendek atas kebijakan itu adalah, kondisi fiskal tidak terganggu, penerimaan negara pun tidak ada masalah.

"Jangan sampai PHK besar-besaran, daya beli menurun. Take and give, pemerintah dan pengusaha, jangan sampai mereka bangkrut. Tripartit, pemerintah, serikat pekerja dan dunia usaha atau pemimpin usaha, sangat penting dalam menghadapi krisis," tuturnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya