Pengamat: Golkar Tak Larang Ketum Pimpin Lembaga Negara

Rapat Pengurus Harian DPP Partai Golkar
Sumber :
  • Al Amin

VIVA.co.id – Ade Komarudin, yang kini duduk sebagai Ketua DPR, dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional mendatang. Polemik mengemuka lantaran jabatannya di kursi pimpinan parlemen itu dinilai tidak tepat bila nantinya juga memimpin Golkar.

Puji Kinerja Airlangga, Luhut: Kalau Ada yang Gosok dari Luar, Kita Lawan Siapa Pun Itu

Pengamat politik Ahmad Bagja menduga ada upaya penggiringan opini untuk menghalangi Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar dengan alasan tersebut. Menurut dia, alasan karena Akom sudah menjadi ketua DPR merupakan cara yang tidak elegan.

Penilaian Bagja itu merujuk pada sejumlah anggapan dari internal Golkar bahwa Akom yang sudah jadi ketua DPR sehingga tidak akan fokus jika nantinya merangkap posisi sebagai ketua umum di partai berlambang beringin itu.

Sekjen Beri Kode DPD se-Indonesia Minta Airlangga Aklamasi Pimpin Golkar

“Isu ini (Akom tak layak jadi ketum Golkar karena sudah ketua DPR) sebenarnya tidak tepat,” ujar Bagja, Selasa 9 Februari 2016.

Ia mencontohkan preseden ketika Golkar dipimpin oleh politikus yang juga memiliki jabatan di lembaga negara. Misalnya ketika Golkar dipimpin Akbar Tanjung yang juga ketua DPR. Bahkan Jusuf Kalla pernah menjadi ketua umum Golkar di saat posisinya menjadi wakil presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di partai lain, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang beberapa tahun lalu menjadi presiden sekaligus mengetuai Partai Demokrat.

Di Hadapan Bamsoet, Airlangga Tegas Bilang Tak Ada Munas Golkar hingga Desember 2024

Menurut Bagja, jika merujuk ke sejarah perjalanan Partai Golkar pasca-reformasi, sebenarnya tidak ada yang salah ketika posisi ketua umumnya dirangkap oleh politikus yang memimpin lembaga negara.

“Merujuk ke sejarah tadi, tidak ada larangan untuk menjadi ketua DPR sekaligus ketua partai,” ujarnya.

Bagja menganggap suara-suara yang menyudutkan Akom hanyalah demi menghambat politikus asal Purwakarta, Jawa Barat itu dalam bursa calon ketua umum Golkar pada musyawarah nasional (munas) yang akan datang.

“Jadi apa yang diopinikan terhadap Akom sangatlah tidak benar dan sengaja untuk menggiring agar Akom tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar,” ujarnya.

Sebelumnya, suara agar Akom tidak maju sebagai calon ketua umum Golkar datang dari Ridwan Bae selaku ketua Paguyuban DPD I Golkar. Alasannya karena Akom sudah jadi ketua DPR. Suara serupa juga muncul dari Yorrys Raweyai. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya